Dikutip dari situs Setkab, Jumat (10/7/2015), PP ini menghapus bunyi
pasal 1, khususnya poin nomor 14 yang menyebutkan bahwa Menteri adalah
menteri yang menangani Desa.
Menurut PP yang ditandatangani Jokowi pada 30 Juni 2015, usul
pembentukan desa diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan dibahas
bersama-sama menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.
Melalui PP ini, pemerintah juga memungkinkan perubahan status Desa
menjadi Desa Adat. Tidak seperti PP sebelumnya yang hanya membatasi
perusahaan status Desa meliputi: a. Desa menjadi kelurahan; b. Kelurahan
menjadi Desa; dan c. Desa adat menjadi Desa.
“Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Desa menjadi Desa
adat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri,” bunyi pasal 28 ayat 2
PP itu.
Hal pokok lain yang muncul dalam revisi PP tentang Desa ini adalah
mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa, khususnya menyangkut
pelaksanaan kampanye dan hari tenang. Menurut PP ini, pelaksanaan
kampanye calon kepala desa paling lama 3 hari, dan masa tenang paling
lama 3 hari. Sebelumnya dua ketentuan ini dalam PP No 43/2015 disebutkan
pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 hari dan
masa tenang dalam jangka waktu 3 hari.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri,” bunyi pasal 46 PP ini. Sementara di PP lama
hanya disebut diatur dengan peraturan menteri.
Penghasilan Kepala Desa
Ketentuan yang direvisi melalui PP ini adalah menyangkut
pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap kepala
Desa dan perangkat Desa, yang kini menggunakan penghitungan sebagai
berikut:
- ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 digunakan paling banyak 50% (sama dengan ketentuan sebelumnya)
- ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 700.000.000,00 digunakan antara Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak 50% (sebelumnya tidak ada angka Rp. 300.000.000,00 itu);
- ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 sampai dengan Rp. 900.000.000,00 digunakan antara Rp. 350.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak 40% (sebelumnya tidak ada angka Rp. 350.000.000.000,00); dan
- ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 digunakan antara Rp. 360.000.000,00 sampai dengan paling banyak 30% (sebelumnya tidak angka Rp. 360.000.000.00).
PP ini juga menetapkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan besaran
penghasilan tetap: a. Kepala Desa’ b. Sekretaris Desa paling sedikit 70%
dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan
(sebelumnya tidak ada angka 80%); dan c. Perangkat Desa selain
sekretaris Desa paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari
penghasilan tetap kepala Desa per bulan (sebelumnya tidak ada angka
60%).
Mengenai dana APBN, jika sebelumnya disebutkan dialokasi pada bagian
anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota, kini diubah menjadi disalurkan melalui
pemerintah daerah kabupaten/kota.
Ketentuan lain yang diatur kembali dalam revisi ini di antaranya
mengenai pengaturan pengalokasian ADD, perhitungan belanja desa
khususnya menyangkut hasil pengelolaan tanah bengkok, pengelolaan
kekayaan milik desa, kedudukan tenaga pendamping Desa, dan menyangkut
pengelolaan kekayaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa.
Diolah dari sumber: detik.com, penulis: Niken Widya Yunita, 10 Juli 2015
0 komentar:
Posting Komentar